pancasila di dua zaman

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dualisme Politik Soekarno Kegagalan konstituante dalam merumuskan dasar negara, membuat Presiden Soekarno bertindak. Pidatonya pada tanggal 5 Juli 1959 menegaskan bahwa Indonesia kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila, dan badan konstituante dinyatakan bubar. Ide kembali ke pangkuan Pancasila sebagai dasar negara ternyata mengalami penyelewengan. Hal ini erat berhubungan dengan masalah kekuasaan. Isu-isu politik yang muncul pasca dekrit presiden, mengharuskan Soekarno membuat satu kebijakan khusus. Tiga kekuatan politik besar yang ada saat itu bisa saja merongrong kekuasaan Soekarno bila tidak ditangani secara benar. Dan kebijakan Soekarno itu tertuang dalam gagasannya tentang NASAKOM (Nasionalis, Agamis,dan Komunis). Gagasan ini adalah upaya untuk meredam gejolak politik tersebut. Dengan menampung ketiganya dalam satu payung, Soekarno mencoba mengendalikan tiga unsur politik ini. Namun, dengan adanya upaya ini maka implikasinya, ada muncul semacam penghianatan Soekarno terhadap Pancasila. Soekarno berselingkuh. Meskipun dalam Pancasila sendiri, unsur-unsur NASAKOM ini nampak jelas ada di dalamnya. Tetapi dengan mengangkatnya dari sebuah substansi yang ada di dalam menjadi sebuah ideologi yang setara, maka penduaan ini tidak terelakkan. Indonesia harus mengangkat Pancasila sekaligus menjunjung NASAKOM-isme. NASAKOM adalah manifesti politik Soekarno dalam menyokong ide demokrasi terpimpin yang ingin dilakoninya. Dengan mengorbankan Pancasila ia ingin menciptakan dunianya. Slogan-slogan, kemakmuran, kesejahteraan, nasionalisme yang agamis ia berusaha mengangkat citranya. Dan tentu, Soekarno tidak akan bilang bahwa ada manipulasi politik di sini. Akhirnya masa kejatuhan kekuasaannya pun tiba. Kondisi negara berkebalikan dengan slogan-slogan Soekarno yang pada waktu itu ia gembar-gemborkan. Dengan inflasi keuangan negara sebesar 600 persen, maka era Soekarno pun berakhir, di tandai dengan penyerahan Supersemar, 11 Maret 1966. Pancasila sebagai kepanjangan tangan rezim Orba (orde baru) Di masa orde baru, Pancasila benar-benar mendapat tempat istimewa, di dalam diri bangsa Indonesia. Di setiap penjuru negeri, nama Pancasila selalu menggema. Di sekolah, di pasar, di rumah-rumah, dan terutama di instansi-instansi pemerintah. Dari besar kecil, tua-muda, semuanya harus berpaham Pancasilaisme. Sebuah simulakrum di bangun orde baru untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya payung peneduh bangsa. Semua gagasan dan ide diarahkan kepada Pancasilaisme. Di sekolah anak-anak diajarkan bagaimana men-dharmabakti-kan diri hanya untuk Pancasila. Dengan kurikulum berbasis pancasilaisme, sejak dini anak-anak itu diprogam untuk dapat menerima Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Kemudian untuk yang tua, diberikanlah penataran-penataran mengenai P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Dengan begitu sedikit demi sedikit kaum tua yang telah memiliki pandangan-pandangan ini akhirnya juga bisa diarahkan pada Pancasilaisme. Titik puncak dari simulakrum itu hanyalah upaya rezim orde baru untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaannya. Upaya-upaya itu diciptakan untuk menimbulkan citra baik pemerintah di mata rakyat dan dunia internasional. Sepertinya Soeharto melihat betul Pancasila dapat dijadikan senjata pamungkas untuk mempengaruhi rakyat. Dengan slogan kebineka tunggal ika-nya, Pancasila dibuat seolah-olah menjadi potret manis pemerintahan rezim orde baru. Pancasila diusahakan sedemikian rupa untuk menjadi kain penutup borok-borok dan bopeng-bopeng rezim orba. Selama tiga puluh dua tahun rakyat Indonesia diberi simulasi-simulasi miskin kebenaran mengenai Pancasila. Di masa orde baru, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa telah kehilangan jati dirinya. Pancasila bukan lagi Pancasila yang sebenarnya. Ia telah menjadi sebuah simulasi yang dibuat demi kepentingan sebuah rezim. Tali kekangrezim orde baru, membuatnya harus patuh pada sebuah kekuasaan. Lima silanya ditawan jauh di dalam dunia bawah sadar manusia-manusia Indonesia. Tujuan suci yang diembannya diselewengkan begitu saja. Sebut saja sila ketiga; Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dibuat sedemikian rupa sehingga nampak bahwa hakikat yang ada di dalamnya adalah perlunya persatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Ide persatuan dan kesatuan oleh Soeharto hanya dijadikan sebagai jimat penolak bala, dalam mempertahankan kekuasaannya. Melihat Indonesia dengan keragaman yang sangat kaya, nampaknya hal itu menimbulkan phobia dalam diri pemerintahan Soeharto. Dengan segala cara Soeharto berupaya untuk menyeragamkan Indonesia. Isu-isu budaya nasional dan lain-lain yang serba nasional, adalah satu dari sekian banyak upaya Soeharto dalam penyeragaman itu. Satu contoh lain yang sangat konkrit adalah penyeragaman kesamaan ideologi dalam lingkungan pegawai negeri, yang beirimplikasi adanya monoloyalitas. Saya tidak melihat satupun PNS yang berpolitik dengan label hijau atau merah, semuanya terlihat kuning. Satu cara yang benar-benar jitu untuk mempertahankan kekuasaan. Inilah penghianatan yang paling besar dalam sejarah keberadaan Pancasila. Kalau mungkin dalam era Soekarno (dengan NASAKOM-nya), Pancasila masih menjiwai dirinya. Maka, di era Soeharto terjadi dekontruksi luar biasa yang hampir-hampir menggantikan jiwa Pancasila dengan Soehartonisme. Penafsiran terhadap isi Pancasila di lakukan di sana-sini agar sesuai dengan jalan Soeharto. Dan bila di masa Soekarno NASAKOM dijadikan kedok untuk melanggengkan kekuasaan. Maka oleh Soeharto, Pancasila yang dijadikan kedoknya. Setelah kerusuhan Mei 1998, dan kekuasaan Soeharto jatuh, maka jatuh pula Pancasila di mata rakyat Indonesia. Stigma dan traumatik terhadap Pancasila telah terpatri dalam-dalam di hati manusia Indonesia. Dan tentu akan sulit untuk mengangkat kembali citra Pancasila di mata rakyat Indonesia. Kalau untuk mengangkat kembali citranya saja sudah susah, apalagi menjadikannya sebagai falsafah hidup kembali, pasti susahnya bukan main.Dan kini sepertinya Pancasila seperti sedang menunggu ajal. Lama tenggelam di lautan penuh gelombang. Menanti tangan menggapainya pulang. Pancasila oh Pancasila
.